Kabupaten Badung, Bali – Pemerintah meyakinkan pemilihan umum (pemilu) yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 bukan akan mengganggu pembangunan ekonomi minyak kemudian gas bumi (migas) pada Indonesia.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Hageng Suryo Nugroho mengatakan dalam 10 tahun terakhir, pelaksanaan pilpres tiada pernah menyebabkan ketidakstabilan kebijakan pemerintah dalam Indonesia.
"Jika ada perubahan pergantian presiden atau pemerintahan, saya tegaskan tiada akan ada perubahan signifikan atau kebijakan yang tersebut tidaklah terduga," kata Hageng dalam Panel Session: Unlocking Opportunities in Indonesia's Dynamic Oil and Gas Investment Landscape pada International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIUOG) 2023 di area Kabupaten Badung, Bali, Jumat.
Kendati demikian, kata dia, pemerintah tetap memitigasi untuk menghadapi pilpres 2024, terutama terkait dengan regulasi investasi.
Mitigasi yang dilakukan, salah satunya terkait kemudahan berusaha akibat pemerintah juga mengejar target ranking ke-6 komoditas domestik bruto (PDB) dunia pada 2045.
"Meskipun adanya pergantian presiden, pemerintah mengusahakan terus menjamin kelancaran kemudian keberlanjutan industri sebagai suatu komitmen yang tersebut harus diselesaikan," ujar Hageng.
Sebelumnya, pada hari pertama ICIUOG 2023, Rabu (20/9), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga menegaskan pemilihan umum bukan lah sesuatu yang digunakan perlu ditakuti investor. pilpres merupakan hajatan demokrasi yang dimaksud akan terus dikerjakan Indonesia.
"Saya pastikan pilpres bukan sumber ketidakpastian, ini adalah demokrasi yang tersebut akan kita pertahankan," ucap Sri.
Ia juga mengatakan pemerintah siap memberikan dukungan kebijakan fiskal untuk membantu peningkatan pembangunan ekonomi pada sektor hulu migas Indonesia dalam rangka menggalang pencapaian target produksi 1 jt BOPD minyak serta 12 BSCFD gas di dalam tahun 2030.
Saat ini, kata dia, sektor hulu migas menghadapi dua tantangan serius, yaitu bagaimana berkontribusi terhadap ketahanan energi sekaligus beradaptasi atas komitmen global mengenai perubahan iklim. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan beberapa orang dukungan guna meningkatkan kinerja sektor hulu migas.
"Dalam otoritas kami di dalam Kementerian Keuangan, kami akan terus menyediakan fleksibilitas fiskal mengacu kepada usulan yang mana rasional, sehat, juga kritis dari industri," ujarnya.